MANTAPnews – Bungo – Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja akan berdampak signifikan pada APBD Kabupaten Bungo, terutama melalui penyesuaian alokasi transfer ke daerah. Penurunan alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Fisik secara nasional berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bungo.
Hal ini memaksa pemerintah daerah untuk memprioritaskan proyek-proyek strategis yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, sambil mengurangi belanja tidak produktif seperti studi banding atau kegiatan seremonial.
Dampak operasional terlihat dari kewajiban mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% dan pembatasan honorarium. Kabupaten Bungo perlu mengoptimalkan teknologi untuk mengurangi kebutuhan perjalanan fisik, seperti menggunakan virtual meeting, serta memperketat pengawasan penggunaan anggaran.
Namun, hal ini berisiko mengurangi efektivitas program lapangan yang memerlukan koordinasi langsung. Selain itu, pembatasan belanja non-operasional dapat menghambat pemeliharaan aset daerah jika tidak diimbangi dengan realokasi anggaran yang tepat.
Di sisi tata kelola, fokus pada kinerja pelayanan publik dan larangan hibah langsung mendorong transparansi dan akuntabilitas. Namun, Kabupaten Bungo harus memperkuat perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam menentukan prioritas anggaran.
Tantangan utamanya adalah menjaga kualitas pelayanan publik di tengah pengetatan anggaran, sambil memastikan bahwa efisiensi tidak mengorbankan program esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Kolaborasi antar-dinas dan pengawasan ketat oleh BPKP menjadi kunci keberhasilan implementasi Inpres ini.
Dampak dari pemotongan anggaran Wakil Rektor III Universitas Muara Bungo ( UMB ) Mulia Jaya. S.ip,. M.si angkat bicara tentang Tekan Belanja Seremonial, Fokus ke Pelayanan Publik
“Pelayanan publik harus tetap berjalan meskipun ada berapa Item yang di pangkas, Transparansi Diperkuat, Tapi Kualitas Pelayanan Harus Dipertahankan Di tengah tekanan efisiensi, Inpres ini juga mendorong transparansi dengan melarang hibah langsung dan memprioritaskan anggaran berbasis kinerja”, tuturnya
Masyarakat harus menyadari dampak dari pemotongan anggaran ini dan sama-sama mengawasi agar efektif pelaksanaannya. (s)
